Marwan mengapresiasi upaya PemkabBanyuwangi dalam mendorong transparansi penganggaran dan pelaporan keuangan berbasis online di pemerintahan desa. Langkah ini selaras dengan misi Kementerian Desa yang akan meluncurkan sistem desa online pada 2015.
"Rencananya ada 5.000 desa online. Jika Bupati Banyuwangi sudah melangkah, ini bagus," kata Menteri Marwan. Marwan mengawali soft launching dengan mengklik login pada laman web Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi.
Marwan telah merancang ruangan khusus di kementerian untuk memonitor lebih detil pola penganggaran di setiap pemerintahan desa yang telah mengaplikasikan laporan keuangan online. Sistem ini bakal menyoroti transparansi anggaran, memastikan program pembangun di desa sesuai kebutuhan masyarakat, dan menjamin penggunaan anggaran tepat sasaran. "Sekarang eranya online, tentu kami memodernisasi sistem. Bahkan kami akan tahu siapa nama kades, sekdes, dan bendahara desanya," kata dia.
Dalam tempo dua pekan ke depan, ia berharap penyusunan formulasi dan mekanisme yang tepat dalam rangka mengimplementasikan sistem online tersebut telah rampung. Jika beres, Marwan ingin mulai awal tahun 2015 sistem penganggaran online bisa dikerjakan oleh 5.000 desa sasaran di seluruh Indonesia. Kementerian telah membentuk tim monitoring yang bertugas memilah desa sasaran berdasarkan kesiapan infrastruktur.
"Sekarang menuju proses pemetaan desanya. Mungkin setiap kabupaten diambil 7 desa sebagai pilot project, sehingga akan ditiru oleh semua desa. Sekarang sudah kami siapkan sistem onlinenya," ujarnya.
Strategi penganggaran berbasis online dilakukan seiring rencana kucuran APBN ke desa di mana setiap desa mendapatkan lebih dari Rp 1,4 miliar per tahun sesuai amanat UU Nomor 6/2014 tentang Desa.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menuturkan, e-Village Budgeting adalah salah satu contoh inovasi menuju transparansi penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa. Sistem ini juga menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan. "Desa adalah beranda depan pelayanan masyarakat, jadi harus terus meningkatkan kualitas tata kelolanya menjadi lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif," ujar Anas.
e-Village Budgeting di Banyuwangi terdiri atas tiga bagian, yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual di level desa. Melalui cara ini, pencairan anggaran juga mudah terpantau. Sistem ini akan efektif diterapkan mulai awal 2015 yang menyasar 189 desa se-Banyuwangi. "Pencairan anggaran bisa tiap semester atau triwulan, kalau program belum tuntas tidak bisa dicairkan. Ini bisa mengantisipasi penyimpangan anggaran. Kami targetkan setidaknya 40 persen desa sudah menerapkan pada awal 2015 dan secara bertahap semua desa hingga akhir 2015," ujarnya.
Untuk memperkuat pengawasan program, Banyuwangi juga merancang e-Village Monitoring. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, menambahkan e-Village Monitoring difungsikan untuk mengawasi program pembangunan di desa, baik program fisik maupun non-fisik. Setelah dihitung, terdapat lebih dari 4.000 program di 189 desa yang ada di kabupaten ujung timur Pulau Jawa tersebut. Untuk pengawasan program setidaknya dibutuhkan tiga kali kunjungan. "Maka, kami perlu melakukan 12.000 kali kunjungan pengawasan. Ini tentu tidak efektif dan efisien. Karena itulah kami terapkan e-MS," kata dia.
Semuanya akan langsung terpantau secara online, dan untuk mengaksesnya cukup dengan sekali klik saja di internet. “Semua dokumen pelaksanaan program dari 0% sampai 100% akan diunggah. Program fisik akan dipantau melalui sistem IT yang berbasis fitur Google Map. Sehingga kondisi proyek tersebut bisa diketahui khalayak luas, utamanya pihak-pihak terkait yang mengawasi jalannya proyek tersebut. Ini untuk menghindari duplikasi bangunan yang dipertanggungjawabkan secara ganda alias meminimalisasi penyimpangan," tegas dia.
Untuk keperluan tersebut, Pemkab Banyuwangi juga telah melakukan penambahan bandwidth dalam sistem online yang telah dimiliki kabupaten di ujung timur Pulau Jawa tersebut. (humas protokol).
Sumber : Blogger: https://banyuwangikab.go.id.
Posting Komentar